Ketua Kwarnas: Perubahan Pengurus DKN Bagian Dari Proses Pendidikan

Ketua Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Komjen Pol (Purn) Drs. Budi Waseso menyampaikan perubahan kepengurusan Dewan Kerja Nasional (DKN) merupakan rangkaian proses panjang, sebagai bagian dari proses pendidikan adik-adik semua.

Tugas Kwartir Nasional sebenarnya hanya mengukuhkan apa yang telah diputuskan oleh adik-adik DKN itu sendiri dan itu sesuai Keputusan Kwarnas Gerakan Pramuka Nomor 005 Tahun 2017 tentang Petunjuk Penyelenggaraan Dewan Kerja Pramuka Penegak dan Pramuka Pandega (PPDK Tahun 2017).

Jadi tidak ada dan memang tidak pernah terbersit sedikit pun keinginan untuk mewujudkan sewenang-wenang terhadap adik-adik. Demikian yang disampaikan Ketua Kwarnas, Kak Budi Waseso dalam tertulis yang dibacakan Sekretaris Jenderal Kwartir Nasional Gerakan Pramuka, Mayjen TNI (Purn) Dr. Bachtiar S.IP., MAP saat membuka Sidang Paripurna Nasional Pramuka Penegak dan Pandega, Minggu (7/3) / 2021) di Aula Sarbini, TRW, Cibubur, Jakarta.

Kak Budi Waseso melanjutkan bahwa semua perubahan kepengurusan yang dimaksud telah sesuai dengan aturan Dewan Kerja yang berlaku dan praktek yang baik (praktik yang baik) dalam penyelenggaraan Dewan Kerja Nasional, tentunya dengan harapan pergantian antar waktu ini dapat mempercepat gerak langkah DKN seperti yang diharapkan dalam banyak instrumen, termasuk di antaranya Keputusan Kwarnas No. 176 Tahun 2013 tentang Pembinaan Anggota Pramuka Penegak dan Pendega serta ketentuan lainnya.

Pada kesempatan ini atas nama Kwartir Nasional, Kak Budi Waseso selamat kepada adik-adik yang terpilih untuk membantu mengemban amanah sebagai pengurus DKN. Sedangkan untuk mengundurkan diri, saya terima kasih untuk darma baktinya selama menjalankan kepengurusan DKN.

Sementara itu Ketua Sangga Kerja Sidang Paripurna Nasional Tahun 2021, Kak Ayu Niarti menyampaikan bahwa Sidparnas tahun 2021 belangsung 7-8 Maret 2021 di Taman Rekreasi Wiladatika, Cibubur, Jakarta secara virtual.

Kak Ayu menyebutkan selama dua hari, forum Sidparnas akan membahas laporan pertanggungjawaban Dewan Kerja masa bakti sebelumnya dengan melaporkan rencana kerja serta membahas rencana kerja masa bakti berikutnya. Sementara pesertanya menyatakan 165 orang yang terdiri dari 33 kwartir daerah di seluruh Indonesia melalui berani, dan 30 orang yang terdiri dari dewan kerja nasional, panitia SIDPARNAS secara luring.

***

Teks: Saiko Damai